Pengertian

Gejala Klinis

    
• Kesadaran menurun, agitasi
    
• Peningkatan frekuensi napas, berupa: retraksi suprasternal, interkostal, supraklavikular dan retraksi epigastrium, takipneu, pernapasan paradoks.
    
• Sianosis
    
• Takikardi
    
• Bradipneu ( dalam keadaan lanjut )

Pemeriksaan Penunjang

    
• Radiologi
    
• PaO2
    
• PCO2

Pengobatan

    
• Bebaskan jalan napas dan pernapasan buatan
    
• Oksigenasi 100 % 1 – 2 liter / menit
    
• Medikamentosa:

Monitoring
Pemantauan ditujukan pada :

    
• Tanda vital (Frekuensi napas, Work of breathing, Frekuensi nadi, Sianosis, Kesadaran)
    
• Pemeriksaan Paru
    
• Analisa Gas darah
    
• Pulse-oxymetry

Kriteria Keluar dari Ruang Intensif
Apabila masa krisis sudah dilampui dan tindakan invasif dipandang cukup, maka penderita dapat keluar dari ruang intensif, dengan kriteria sebagai berikut:

    
• Hemodinamik sudah stabil
    
• Pernapasan stabil, ditandai dengan jalan napas bebas dan gas darah normal tanpa ETT
    
• Kebutuhan oksigen minimal
    
• Obat penunjang inotropik, vasodilator, anti aritmia tidak diperlukan lagi atau bila masih diperlukan, memakai dosis rendah
    
• Irama jantung terkontrol
    
• Tidak diperlukan lagi alat monitor tekanan intrakranial invasif, kateter hemodinamik, suctioning eksesif dan ventilator
    
• Gangguan neurologis ( kejang ) terkontrol
    
• Penilaian staf medik dan keluarga memutuskan tidak diperlukan perawatan intensif

Setelah sepekan sebelumnya media dipenuhi dengan berita aktifitas gunung Merapi, Sabtu, 27 Mei 2006 pagi hari, kita dikejutkan berita gempa di Jogjakarta dan sekitarnya. Lebih mengenaskan lagi ketika ternyata gempa tersebut memakan korban jiwa yang sampai malamnya mencapai lebih empat ribu jiwa, bahkan malam tadi mencapai lima ribu lebih. Korban luka tak terhitung, demikian pula nominal kerusakan fisik. Lebih-lebih di Bantul yang mengalami guncangan berat, kerusakan dan kepiluan mendera warga.
Tiada kata yang sanggup kita ungkapkan selain ucapan duka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya para korban yang telah berpulang ke haribaan-Nya.
Semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya dan semoga para keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian pula kepada korban yang masih dirawat semoga diberikan kesembuhan.

Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dimulai pada hari Senin, 15 Mei 2006. Dengan berbekal selembar Surat Edaran dan 5 buah buku
untuk laporan pelaksana teknis di Puskesmas mengawali hiruk pikuk layanan gratis. Dikatakan hiruk pikuk karena terkesan buru-buru
dan menyisakan persoalan yang potensial menimbulkan tanya. Jawabannya juga belum disiapkan.
Keesokan harinya, berbagai komentar muncul di media, khususnya dari para kepala Puskesmas yang rata-rata menyatakan " nyaris tidak beda " dibanding hari biasa sebelum gratis.
Yang dimaksud gratis adalah merubah dari bayar retribusi menjadi tidak bayar, itu saja. Namun karena pelaksanaannya menggandeng jasa pihak ketiga, jadinya seperti tidak siap dari segi tatanan,
seiring dengan kentalnya " kepentingan " di dalamnya.
Sekedar mengingatkan, bahwa semua layanan kesehatan yang ditawarkan pihak ketiga lalu dibeli oleh Pemkot senilai 18 M sebenarnya merupakan pekerjaan rutin di Puskesmas.
Namanya menjual, apapun bentuknya, pihak ketiga selaku penyelenggara ( baca: mengelola uang, bukan penyelenggara pelayanan )
tentu akan cari untung walau sewaktu menawarkan jasanya mengatakan tidak cari untung, biasa...seperti dawuh hadits:" sejelek-jeleknya tempat adalah pasar dan sebaik-baiknya tempat adalah tempat ibadah ".
Namanya mencari untung, sehalus apapun selubungnya, tentu menentukan batasan-batasan dengan argumen yang mudah dimasuk-masukkan akal, diantaranya mensyaratkan harus menunjukkan
identitas sebelum kartu berobat dicetak, argumennya: menertibkan pemilikan KTP, mudah kan dan sepintas masuk akal. Bayangkan jauh-jauh datang berobat, maunya gratis bila tidak bisa menunjukkan
identitas termasuk di luar ketentuan berobat gratis. Bayangkan pula siapa yang harus berhadapan dengan kondisi ini, apakah pihak ketiga atau para petinggi ?
Bila sampeyan jadi dokter apakah tega menolak ?
Silahkan jawab sendiri.
Namanya harus nampak masuk akal, jangan heran bila ada pihak-pihak yang bukan bidang kedokteran ikut melegitimasi berupa peryataan atau apapun bentuknya.
Siapa saja mereka dan apa kepentingannya ?
Silahkan jawab sendiri.
Layanan kesehatan preventif dan khususnya kuratif bukan sekedar panggil pasien, periksa, beri obat dan pulang.
Ada nilai-nilai dan esensi yang tidak diketahui oleh banyak orang tetapi sudah terintegrasi dalam sebuah paket keseharian para petugas kesehatan, semisal empati, support, personal approach dan lainnya.
Siapapun menyambut baik niatan memberi layanan pengobatan dasar gratis kepada setiap warga, mengingat kesehatan adalah salah satu
komponen penting dalam kehidupan.
Namun, ibarat orang sholat, prosesi mulai wudlu sampai niat sudah berjalan baik, lalu ketika takbiratul ihram sampai salam ada yang salah, maka
tidak cukup di-maf'u dengan ungkapan " coba dulu " atau " diperbaiki sambil jalan ".
Sekiranya hal ini tidak boleh dianalogikan dengan sholat, mari kita ingat bahwa melaksanakan niat di atas bernilai 18 Milyar.
Artinya setiap tahun 18 Milyar habis dengan pertanggung jawaban " sudah sesuai aturan dan MoU ".
Selain itu 18 M tersebut tidak akan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan sebagai salah satu pondasi kekuatan sistem layanan kesehatan komprehensif.
Langkah yang akan diambil untuk menutupinya kemungkinan dengan menambah anggaran di luar 18 M atau menyisihkan dari 18 M supaya masuk akal dan tidak dipersoalkan oleh para wakil rakyat.
Apabila mau berbesar hati mengakui kekhilafan ( tapi ini sangat sulit ), sebenarnya sangat mudah, batalkan kerja sama 18 M lalu
kembali ke sirothol mustaqim.
Pemerintah Kota sebenarnya mampu mengelola sendiri program di atas, bahkan bisa menghemat lebih separo anggaran setiap tahunnya, itupun
masih bisa membangun infra struktur secara bertahap dan berkesinambungan. Dan sisa anggaran yang dicadangkan masih bisa untuk keperluan lain yang
bersifat layanan publik insidental semisal penanggulangan trend KLB bukan saja DBD teapi juga kondisi lain yang berpotensi KLB seperti Diare yang pada 2 bulan terakhir
ini menunjukkan tanda-tanda peningkatan.
Apakah sebagian dari kita sudah memikirkan hal ini ? Insya Allah ada.
Beberapa hari sebelumnya para petinggi Kota sudah wanti-wanti agar semua pihak mendukung program ini, percayalah sebagai petugas kesehatan kami
tetap BEKERJA.
Untuk mendukung nanti dulu, karena kamilah yang lebih banyak tahu seluk beluk dunia kami, termasuk mana yang wajib, mana yang
boleh, mana yang tidak boleh dan mana yang tercela.

Sekali lagi niat luhur tersebut kami dukung, akan tetapi mendukung tatalaksana yang tidak benar, apakah rela ?
Siapapun tidak ingin menghempaskan dirinya kedalam noda.
Percayalah, memperbaiki langkah adalah perbuatan mulia sebelum publik mengendus " sesuatu " di balik niat mulia.

"Otoritas kesehatan di negara kita sudah sepatutnya mulai mengkaji secara serius pola asuransi kesehatan yang akan digunakan dalam rangka merespons Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pengalaman asuransi kesehatan PNS patut dijadikan renungan bagi kita. Terjadinya manajemen biaya tinggi sudah ditunjukkan, antara lain, dengan pembangun gedung kantor PT Askes yang tergolong megah di daerah. Dilain pihak, bagi PNS yang berobat diterapkan sistem co-payment karena kenaikan premi tidak mendapatkan persetujuan pemerintah".
Tulisan di atas adalah sebagian dari full text "Tabungan Kesehatan Nasional" oleh dr. H. Stefanus Lawuyan MPH, di Kompas online.
Uniknya, otoritas di kota tercinta ini malah menerapkan hal serupa dengan kemasan "Pelayanan Kesehatan dasar Gratis" yang pengelolaannya diserahkan atau bahasa halusnya "kerja sama" dengan PT Askes. Dengan hanya melayani warga Kota di luar yang sudah tertanggung senilai 18 Milyar, program ini amat sangat mahal. Ada pula bonus "program manis" yakni santunan kelahiran sampai anak kedua dan kematian alamiah senilai 400 ribu rupiah untuk kelahiran normal dan 750 ribu rupiah untuk kelahiran dengan penyulit, serta santunan atau uang duka senilai "belum ditentukan".
Bagi warga di luar dunia kedokteran mungkin memandang program ini amat mulia. Memang betul ditilik dari niat awalnya, siapapun mengakui program tersebut amat luhur di tengah berbagai kesulitan kita. Ibarat orang sholat, niatnya sudah benar. Namun begitu takbiratul ihram sampai salam, kesalahan lah yang dilakukan, karenanya wajib diulang ( ianah ) tersebab batal. Mengapa demikian ?
Mari kita sedikit menguak dinamika dunia kedokteran.
Sudah jadi rahasia umum bahwa layanan kesehatan masih banyak menuai keluhan, baik yang terucap maupun tak terucap. Semua kelemahan terhadap sistem layanan kesehatan tersebut sudah semestinya dilakukan pembenahan-pembenahan secara sistematis dan berkesinambungan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kelemahan sistem layanan kesehatan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: kurang meratanya kategori spesifikasi petugas kesehatan, belum adanya renstra jangka menengah dan jangka panjang di tingkat daerah, belum lengkapnya definisi operasional tiap item layanan, belum lengkapnya pedoman diagnosa dan terapi, belum adanya sistem record yang universal, belum teraturnya medical review sebagai media up date keilmuan di tingkat Puskesmas, dan masih masih ada beberapa hal teknis lainnya.
Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah minimnya sarana prasarana penunjang medis dan diagnostik serta kurang meratanya pembangunan infrastruktur kesehatan tingkat dasar yang nota bene menjadi tumpuan akses layanan kesehatan sebagian besar warga kita.
Kelemahan teknis dan penunjang termasuk infra struktur sebenarnya bisa ditanggulangi apabila benar-benar dirancang secara matang dan komprehensif. Sebagai contoh, kelengkapan juknis teknis medis bisa diakses dari berbagai daerah bahkan dari negara lain dengan mudah, lebih-lebih di kota ini mempunyai RS tipe B yang memiliki cukup para ahli untuk implementasi dari juknis teknis medis. Demikian pula sarana dan infrastruktur kesehatan tingkat dasar, dapat dirancang untuk 5 sampai 10 tahun kedepan berdasarkan demografi dan besaran akses layanan serta prakiraan pengembangan kependudukan dan ekonomi.
Akankah terlaksana ? Mari kita renungkan ...